JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, meminta penyaluran bantuan bagi peternak terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra dilakukan secara ketat dan terawasi.
Menurut Hindun, bantuan pemerintah menjadi krusial bagi peternak yang kehilangan ternak dan sarana produksi akibat bencana. Namun, ia mengingatkan bahwa proses penyaluran harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran agar benar-benar membantu pemulihan ekonomi peternak.
“Kami menyambut baik adanya bantuan. Selama ini peternak kerap terpinggirkan, padahal ketika ternak hanyut atau mati, mereka praktis kehilangan sumber penghidupan. Karena itu, pengawasan dalam penyaluran bantuan menjadi hal yang mutlak,” kata Hindun, Selasa (6/1/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 31 Desember 2025, total ternak terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara mencapai 778.922 ekor. Dari jumlah tersebut, unggas menjadi kelompok paling terdampak dengan 622.154 ekor, disusul kambing dan domba sebanyak 113.325 ekor, serta sapi dan kerbau mencapai 38.393 ekor.
Sebagian besar ternak terdampak tercatat berada di Aceh, yang juga menjadi wilayah dengan kerusakan terparah akibat banjir dan longsor pada akhir 2025.
Hindun menilai, intervensi pemerintah tidak hanya bersifat bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor peternakan. Menurutnya, gangguan pada sektor ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa kelangkaan pasokan dan kenaikan harga pangan, seperti daging, telur, dan susu.
“Jika peternak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian, konsekuensinya akan dirasakan masyarakat luas. Harga pangan bisa naik dan ketahanan pangan nasional ikut tertekan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah agar menyesuaikan bantuan dengan karakteristik peternakan di tiap daerah. Kebutuhan peternak sapi, kata dia, berbeda dengan peternak unggas maupun kambing, sehingga skema bantuan tidak bisa disamaratakan.
Selain itu, Hindun menekankan pentingnya program pemulihan jangka menengah dan panjang agar peternak dapat kembali mandiri pascabencana.
“Pendataan sudah dilakukan, sekarang tantangannya adalah memastikan eksekusi bantuan berjalan cepat, transparan, dan benar-benar menyentuh peternak yang membutuhkan,” pungkasnya.
