Banjarbaru — Isu demokrasi, lingkungan hidup, dan dinamika kekuasaan menjadi topik utama dalam diskusi publik bertajuk “Oligarki, Otot, Otak, Ongkos: Hikayat Kalsel dan Indonesia” yang digelar di Pendopo Mami Titien, Jalan A. Yani KM.36, Gang Purnama No.14B, Banjarbaru, Minggu (2/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 12.00 WITA ini menghadirkan tiga narasumber, yakni pegiat sosial dan lingkungan Berry Nahdian Forqan, aktivis penyelamatan Pegunungan Meratus Kisworo Dwi Cahyono, serta Prof. H. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara.
Diskusi berlangsung hangat dan mendalam, membahas relasi antara oligarki, kekuatan sosial, intelektualitas, dan biaya politik dalam pembangunan Kalimantan Selatan dan Indonesia secara umum. Para narasumber menyoroti bagaimana dominasi kekuasaan ekonomi dan politik kerap memengaruhi kebijakan publik serta kelestarian lingkungan.
“Kita harus berani menantang struktur oligarki yang merusak demokrasi dan lingkungan hidup. Perubahan hanya bisa terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian kolektif,” ujar Berry Nahdian Forqan.
Berry menambahkan, keberadaan forum diskusi seperti ini penting sebagai wadah ide dan gagasan untuk membangun kesadaran publik.
“Hadirnya balai ini diharapkan menjadi ruang penggalangan ide dan gerakan perubahan di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Denny Indrayana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan diskusi perdana yang digelar di pendopo yang sementara diberi nama Balai Bu Titien, berlokasi di kediamannya di Gang Purnama.
“Tempat ini kami buka sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi atas berbagai isu sosial, politik, maupun kebudayaan di Banua,” ujar Denny.
Guru besar hukum tata negara itu juga menyinggung pentingnya pendidikan politik yang sehat di tengah situasi demokrasi yang menurutnya semakin dibajak oleh “duitokrasi”.
“Penyembuhannya tidak lain adalah pendidikan politik yang baik. Sekecil apa pun langkah yang kita ambil, semoga memberi warna positif bagi Banua,” tambahnya.
Dalam perspektif lingkungan, Kisworo Dwi Cahyono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai tanggung jawab sosial bersama.
“Meratus bukan sekadar bentang alam, tapi simbol perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan ketidakadilan ekologis,” tegasnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Acara yang diawali dengan makan siang bersama ini diharapkan menjadi momentum lahirnya gagasan dan gerakan sosial baru demi perubahan positif bagi Kalimantan Selatan dan Indonesia.
