KUALA KAPUAS — Program perbaikan 136 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kapuas yang bersumber dari APBD 2026 senilai Rp3,4 miliar telah mencapai progres 96 persen.
Program perbaikan RTLH merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak terus menunjukkan hasil positif.
Program strategis tersebut didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2026 dengan total alokasi dana mencapai Rp3,4 miliar.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas, Yan Hendri Ale, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Ade Lesmana, menegaskan bahwa penentuan warga penerima bantuan dilakukan secara teliti berdasarkan kelayakan administrasi, kriteria subjek penerima, hingga kondisi fisik bangunan.
“Calon penerima bantuan harus memenuhi kriteria utama, yakni memiliki penghasilan di bawah batas yang ditentukan, belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis, serta memiliki kejelasan status kepemilikan atas lahan yang ditempati,” ujar Ade Lesmana pada Selasa (10/11/2026).
Secara teknis, bangunan yang masuk dalam prioritas perbaikan adalah rumah dengan kondisi atap, lantai, dan dinding yang sudah rusak parah serta tidak lagi memenuhi standar kesehatan dan keselamatan hunian.
Ade menambahkan, keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Penerima bantuan diwajibkan memiliki komitmen berswadaya atau memberikan kontribusi pendampingan, baik secara mandiri maupun melalui dukungan dari pemerintah desa dan kelurahan setempat.
Melalui intervensi anggaran dan gotong royong ini, Pemkab Kapuas berharap rumah-rumah yang diperbaiki dapat bertransformasi menjadi hunian yang aman, nyaman, dan sehat.
Langkah ini sekaligus menjadi instrumen penting daerah dalam mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Kapuas.
