BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif ikut dalam Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Integrasi Data Lahan Baku Sawah (LBS) di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini digelar Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati menegaskan komitmen Pemkab Tanah Bumbu dalam mendukung kebijakan nasional soal penataan ruang, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan berkelanjutan.
Acara ini mempertemukan para bupati dan wali kota se-Kalsel, jajaran pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di bidang tata ruang dan pertanahan. Tujuannya, memperkuat sinergi perlindungan lahan pertanian.
Kepala Kanwil BPN Kalsel, Budi Kristiyana, menekankan pentingnya sinergi antara pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif sebagai fondasi ketahanan pangan.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan Brilianto, menjelaskan penataan ruang berperan penting mengendalikan pemanfaatan lahan di tengah meningkatnya kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan.
Menurutnya, ruang yang terbatas harus dikelola secara bijaksana lewat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terintegrasi. Tujuannya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah terus dorong percepatan penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Dengan begitu, penerbitan KKPR bisa lebih cepat dan mendukung kemudahan investasi di daerah.
Dony juga menyampaikan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan menekan alih fungsi lahan produktif.
Ia berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalsel segera menetapkan kawasan LP2B lewat regulasi daerah dan sinkronisasi tata ruang, agar target nasional tercapai tepat waktu.
Materi berikutnya disampaikan Aulia Amanda Siradj dari Direktorat Sinkronisasi dan Pemanfaatan Ruang tentang Proses Bisnis Penerbitan KKPR. Lalu Rahma Julianti dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I memaparkan strategi optimalisasi pemenuhan LBS 87 persen untuk percepatan penetapan LP2B.
