PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut mulai mematangkan payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja daerah. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD menggelar rapat kerja bersama Bagian Hukum dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kamis (23/4/2026), untuk membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah.
Pembahasan tersebut menjadi langkah awal DPRD dalam merumuskan regulasi yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di Tanah Laut, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal hingga perlindungan hak-hak pekerja.
Dalam rapat kerja itu, Bapemperda memfokuskan pembahasan pada penyelarasan materi raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Bagi DPRD Tanah Laut, keberadaan regulasi khusus terkait tenaga kerja dinilai penting untuk memperkuat posisi pekerja lokal di tengah perkembangan sektor industri dan dunia usaha yang terus tumbuh.
Selain aspek perlindungan, raperda ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi, akses pelatihan, hingga perluasan peluang kerja bagi masyarakat Tanah Laut.
DPRD Tanah Laut menilai perlindungan tenaga kerja tidak hanya menyangkut hak normatif pekerja, tetapi juga kepastian kesempatan kerja yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja bersama perangkat daerah teknis tersebut menjadi tahapan awal sebelum raperda dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya, termasuk agenda rapat paripurna DPRD.
Melalui regulasi ini, DPRD berharap lahir kebijakan yang mampu memberikan perlindungan lebih kuat bagi tenaga kerja lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
