PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda utama terkait pertanggungjawaban keuangan daerah, Rabu (25/6/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tala, H. Khairil Anwar, dan dihadiri Bupati Tanah Laut beserta jajaran Forkopimda.
Agenda pertama, Bupati Tala menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam penyampaiannya, Bupati memaparkan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta capaian kinerja pembangunan selama TA 2025.
“Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas Pemkab kepada DPRD dan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Agenda kedua, seluruh Fraksi DPRD Tala menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda LKPJ APBD TA 2025. Fraksi menyoroti capaian pendapatan, efektivitas belanja, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta program prioritas yang belum terealisasi optimal.
Agenda ketiga, Bupati Tala memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD. Bupati menjelaskan, menanggapi, dan mengklarifikasi setiap catatan yang disampaikan fraksi.
Ketua DPRD Tala, H. Khairil Anwar, mengatakan setelah Paripurna ini, Raperda LKPJ APBD 2025 akan dibahas lebih mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD.
“Paripurna hari ini adalah tahapan awal. Nanti Banggar akan bekerja bersama eksekutif untuk memastikan laporan ini sesuai aturan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Sesuai jadwal, Raperda LKPJ APBD TA 2025 ditargetkan disahkan menjadi Perda sebelum batas waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
