PELAIHARI – DPRD Kabupaten Tanah Laut mulai mematangkan agenda legislasi daerah di awal tahun. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD menggelar rapat kerja untuk membahas penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), Rabu (7/1/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dari fungsi legislasi DPRD dalam memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Bapemperda DPRD Tanah Laut menitikberatkan pembahasan pada sinkronisasi rancangan perda dengan aturan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan efektif di lapangan.
Bagi DPRD Tanah Laut, keberadaan perda memiliki peran strategis sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah.
Karena itu, proses penyusunannya diupayakan berlangsung lebih terukur dan partisipatif dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta kondisi riil masyarakat.
Rapat kerja ini juga menjadi langkah awal memperkuat kualitas pembentukan regulasi daerah agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberi manfaat dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Melalui Bapemperda, DPRD Tanah Laut berharap proses legislasi daerah semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab dinamika pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
