BATULICIN, Kalimantan Selatan — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memulai tahun 2026 dengan penyegaran struktur birokrasi. Sebanyak 21 pejabat eselon II, III, dan IV dilantik pada Selasa (6/1/2026) sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja aparatur sipil negara.
Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyebut langkah ini sebagai bagian dari manajemen ASN yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan mekanisme organisasi yang dijalankan berdasarkan prinsip objektivitas dan profesionalisme. Menurutnya, jabatan publik adalah mandat negara yang harus dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Ia menilai tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks dan membutuhkan aparatur yang adaptif, mampu bekerja lintas sektor, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan fungsi kepemimpinan, pengelolaan, dan pengawasan secara efektif.
Bupati juga menekankan pentingnya etika birokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan aparatur yang bekerja cepat namun tetap akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Pelantikan ini menjadi agenda penyegaran birokrasi pertama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada 2026, seiring upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, profesional, dan berfokus pada pelayanan masyarakat.
