Tanah Bumbu — Suasana Gedung Serbaguna Desa Batuah sore itu berbeda dari biasanya. Kursi-kursi telah penuh ditempati ratusan warga yang datang membawa daftar keluhan, harapan, dan cerita dari lingkungan mereka masing-masing. Di hadapan mereka, Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, berdiri menyapa satu per satu sebelum memulai reses, Selasa (02/12/25).
Kepala Desa Batuah, Makhluki, bersama perangkat desa turut mendampingi jalannya dialog. Hasanuddin membuka pertemuan dengan penjelasan jujur mengenai kondisi fiskal daerah. APBD Tanah Bumbu, katanya, masih mengalami penyesuaian, namun seluruh aspirasi warga tetap akan masuk dalam prioritas pembahasan program.
Satu per satu warga mengangkat tangan, menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi: bantuan bagi nelayan yang tersendat, tiang listrik rapuh yang membahayakan, permintaan rumah subsidi, hingga drainase RT 6 sepanjang Jalan Cempaka yang tetap tergenang meski sudah beberapa kali diperbaiki.
Warga lainnya membawa harapan jauh lebih besar—permintaan pembangunan universitas di Kusan Hilir. Menurut mereka, perguruan tinggi akan membuka peluang baru bagi anak muda dan meningkatkan aktivitas ekonomi setempat.
Hasanuddin mendengarkan dengan saksama. Ia menjelaskan bahwa sebagian persoalan drainase terhubung dengan pekerjaan yang sedang berjalan di Desa Wiritasi, yang diharapkan memberi efek perbaikan bagi Batuah. Untuk usulan universitas, ia menyebut proses permohonan izin sudah berjalan, namun lahan menjadi tantangan terbesar yang kini sedang dicarikan solusi.
Ia juga memastikan akan memanggil Dinas Perikanan untuk mempercepat bantuan bagi nelayan, termasuk koordinasi dengan dinas terkait mengenai rumah subsidi dan perbaikan tiang listrik.
Menjelang akhir dialog, Hasanuddin menegaskan ia tidak hanya akan menunggu laporan.
“Dalam waktu dekat saya akan turun langsung ke lokasi rawan banjir bersama PUPR dan Kepala Desa,” ujarnya, disambut anggukan warga yang berharap kunjungan itu segera membawa perubahan.
Di Desa Batuah hari itu, reses bukan sekadar agenda formal—melainkan ruang bagi warga untuk didengar, dan bagi wakil rakyat untuk kembali menjejak realitas lapangan.
