KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru menghadapi tekanan fiskal pada 2026 setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turun signifikan. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Sekretaris Bapperida Kotabaru, Muhammad Zuhriansyah, mengatakan seluruh program tetap berjalan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kita fokus pada program prioritas sesuai arahan kepala daerah. Penyesuaian tidak bisa dihindari,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia memaparkan, APBD Kotabaru mengalami penurunan bertahap. Dari sekitar Rp5,3 triliun pada 2025, turun menjadi Rp4,5 triliun dalam perubahan anggaran, dan diproyeksikan menyusut lagi menjadi Rp3,3 triliun pada 2026. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Dampaknya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan efisiensi, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja pegawai (TPP).
“Semua aparatur merasakan dampaknya, dari pejabat hingga CPNS. Tapi program prioritas tetap dijalankan,” kata Zuhriansyah.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap melanjutkan proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme yang terintegrasi, mulai dari penyusunan RKPD hingga KUA-PPAS untuk tahun anggaran berikutnya.
Zuhriansyah menegaskan arah kebijakan pembangunan tetap mengacu pada program nasional, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia mencontohkan program bantuan pendidikan yang dijalankan sebelumnya, seperti beasiswa dan perlengkapan sekolah, yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan IPM.
Namun, tantangan geografis Kotabaru sebagai wilayah kepulauan masih menjadi kendala pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Di beberapa wilayah, akses masih terbatas. Selain itu, faktor sosial juga memengaruhi, seperti anak yang memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Untuk menjaga arah pembangunan, pemerintah tetap mendorong pengembangan sektor ekonomi di berbagai wilayah, termasuk kawasan industri di Serongga serta sektor pertanian dan peternakan.
Pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) juga terus diperkuat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya siap secara pendidikan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk meningkatkan ekonomi,” kata Zuhriansyah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kotabaru menegaskan komitmen menjaga arah pembangunan tetap berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan.
