PARINGIN, BACAKABAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan mendesak penguatan koordinasi teknis dan integrasi sistem informasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antarinstitusi guna menekan dampak buruk kemarau panjang.
Urgennya strategi pencegahan dini ketimbang penanganan saat api membesar disuarakan Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arief usai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Aula Benteng Tundakan, Paringin, Rabu (12/8/2026).
Rapat yang dibuka Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi tersebut melibatkan jajaran TNI, BPBD, PDAM, PLN, instansi kecamatan, hingga korporasi swasta.
Saiful menegaskan bahwa krisis karhutla tidak sekadar persoalan ekologi, melainkan ancaman langsung bagi aspek kesehatan, mobilitas ekonomi, ketersediaan pasokan air, hingga layanan publik.
Oleh sebab itu, kesiapan seluruh jajaran dalam memetakan titik rawan dan menyiagakan personel harus dipastikan berjalan terukur sebelum bencana meluas.
“Pihak DPRD selalu mendukung kegiatan yang menjadi prioritas BPBD Balangan, terutama dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Balangan,” ujar Saiful Arief di Paringin, Rabu.
Selain kesiapan fisik peralatan, Saiful menyoroti krusialnya transparansi dan kecepatan distribusi data cuaca maupun pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time.
Akses informasi yang presisi dinilai mampu mempercepat respons pemadaman di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menghentikan praktik pembakaran lahan secara sembarangan.
“Penyampaian informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya mitigasi risiko dan dampak karhutla secara efektif,” kata Saiful.
Ia meminta hasil koordinasi tersebut berlanjut pada aksi nyata berupa patroli sinergis dan penguatan saluran aduan cepat di tingkat desa.
“Mari kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memantau dinamika iklim serta potensi karhutla di wilayah kita,” ujar Saiful.
