BALANGAN – Pendataan perusahaan dan tenaga kerja jasa konstruksi di Kabupaten Balangan mulai dikembangkan melalui sistem digital. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) setempat menghadirkan DAJAKON BALANGAN atau Data Jasa Konstruksi Balangan sebagai wadah pengelolaan informasi tersebut.
Inovasi yang dikembangkan Alpianor ini dilatarbelakangi persoalan pendataan yang sebelumnya masih tersebar di sejumlah sumber. Kondisi itu membuat proses pencarian dan pembaruan informasi belum terpusat.
DAJAKON BALANGAN menggabungkan berbagai informasi penyedia jasa konstruksi ke dalam satu basis data. Cakupannya antara lain identitas dan legalitas badan usaha, kualifikasi perusahaan, tenaga ahli, tenaga kerja konstruksi, pengalaman pekerjaan, serta kepemilikan peralatan.
Alpianor mengatakan, pengumpulan data dalam satu sistem akan membantu pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap penyedia jasa konstruksi. Informasi tersebut juga dapat digunakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan.
“Data yang dikelola meliputi identitas dan legalitas badan usaha, kualifikasi usaha, tenaga kerja konstruksi, tenaga ahli, pengalaman pekerjaan, hingga kepemilikan peralatan konstruksi,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Data yang terhimpun juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama untuk kebutuhan sektor jasa konstruksi.
Pengembangan DAJAKON BALANGAN berada di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPRPERKIM Balangan. Sistem ini dirancang untuk memperluas fungsi pengelolaan data menjadi pusat informasi jasa konstruksi daerah.
Alpianor menyebut pengembangan berikutnya akan mencakup dukungan terhadap pembinaan badan usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan penguatan pengawasan.
“Ke depan, DAJAKON BALANGAN tidak hanya menjadi alat pendataan, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi pusat informasi jasa konstruksi daerah. Pusat informasi ini akan mendukung pembinaan badan usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, serta penguatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi,” ungkapnya.
