PALANGKA RAYA – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bahwa kehidupan warga Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) tetap normal di tengah kabut asap menuai kritik. Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN) menilai laporan itu tidak sesuai kondisi di lapangan dan meminta Suharyanto dicopot.
Suharyanto menyampaikan hal tersebut saat melaporkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, Rabu (23/9/2026).
“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan, dan lain sebagainya juga biasa, tidak ada yang terganggu,” kata Suharyanto, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Meski demikian, Suharyanto mengakui akses keluar-masuk wilayah terganggu, terutama di Kalteng dan Kalbar. Kabut asap yang tebal mengganggu penerbangan komersial dan operasi udara penanganan karhutla.
Ketua PPN Fiteli Waruwu menilai laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi yang dirasakan warga.
“Laporan itu hanya ABS (Asal Bapak Senang). Pejabat seperti ini harusnya dicopot saja,” kata Fiteli, Kamis (24/9/2026).
Menurut Fiteli, pemerintah perlu melihat dampak karhutla secara menyeluruh, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, gangguan transportasi, serta perjuangan warga dan relawan yang masih menangani kebakaran.
Sejumlah pihak di daerah juga menilai kondisi di lapangan tidak bisa diukur hanya dari toko, rumah makan, dan lalu lintas yang masih beroperasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalteng, terdapat 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga pekan ketiga Agustus 2026. Kasus terbanyak tercatat di Palangka Raya sebanyak 16.166 kasus, disusul Kotawaringin Barat 12.467 kasus, Kotawaringin Timur 7.982 kasus, dan Kapuas 7.910 kasus.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kabut asap memburuk.
Sementara itu, BNPB melaporkan penanganan karhutla terus dilakukan. Hingga 22 September 2026, dari total 1.212,52 hektare lahan gambut yang menjadi sasaran, sekitar 1.002,74 hektare telah dipadamkan dan tersisa 209,78 hektare. Di Kalteng, lahan yang masih terbakar sekitar 29,7 hektare.
BNPB menyebut kabut asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal karena Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat berjalan maksimal. Kondisi itu menghambat penerbangan dan pemadaman lewat udara.
