JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, nilai APBD turun sekitar Rp1,7 triliun, dari Rp81,3 triliun menjadi Rp79,58 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan perubahan postur anggaran itu dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Menurut Suhud, pembahasan rancangan APBD Perubahan belum memasuki tahap final. Seluruh program masih akan dibahas lebih rinci di masing-masing komisi DPRD sebelum dibawa ke tahapan berikutnya.
“Nanti di komisi diharapkan ada masukan dan usulan terkait program-program yang akan dilakukan sampai akhir tahun 2026,” ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp69,34 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp75,28 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan direncanakan Rp10,24 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp4,30 triliun.
Suhud menegaskan penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi alokasi bagi sektor pelayanan dasar. Menurutnya, anggaran pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial harus tetap dipertahankan.
“Kami harapkan tidak ada pengurangan terhadap program-program kesejahteraan masyarakat,” katanya.
