PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu ditegaskan Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i saat menghadiri Pembukaan Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota di Palangka Raya, Kamis (18/6/2026).
Bupati menilai penerapan PUG tidak boleh hanya jadi kewajiban administratif. Harus menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Biar setiap kebijakan memberi manfaat setara bagi laki-laki maupun perempuan.
Ahmad Rifa’i hadir didampingi Kepala Dinas Perencanaan Kabupaten Pulang Pisau bersama jajaran terkait. Menurutnya, hasil kegiatan ini perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh OPD, terutama yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan.
“Kami berharap pengarusutamaan gender ini benar-benar diterapkan, terutama di OPD-OPD yang terkait, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan,” ujar Rifa’i.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk pengambilan keputusan dan jabatan strategis.
Target keterwakilan perempuan 30 persen jadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
“Yang diharapkan sekarang adalah adanya kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi. Target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen menjadi salah satu perhatian bersama,” katanya.
Rifa’i mengungkapkan, Pemkab Pulang Pisau telah mulai menerapkan prinsip tersebut dengan memberi kesempatan lebih luas kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis di birokrasi.
Saat ini, sejumlah jabatan kepala OPD di Kabupaten Pulang Pisau telah dipercayakan kepada perempuan. Ini bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang yang setara bagi seluruh aparatur.
Ia berharap penguatan kapasitas SDM melalui kegiatan PUG bisa semakin meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pentingnya perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
“Kita ingin pembangunan yang memberikan ruang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” tutupnya.
