Banjarmasin — Anggota DPRD Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berdampak pada kualitas sektor pendidikan.
Politikus yang akrab disapa Bang Dhin itu mengatakan program peningkatan gizi siswa memiliki tujuan positif. Namun, menurutnya, kebijakan publik berskala nasional harus diukur dari efektivitas perencanaan, keberlanjutan anggaran, serta dampaknya terhadap prioritas pembangunan lainnya.
“Ketika anggaran pendidikan terserap besar untuk program makan gratis, kita perlu melihat konsekuensinya terhadap peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, dan mutu pembelajaran,” ujar Bang Dhin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/2/2026).
Berdasarkan data APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk Program MBG. Angka tersebut setara hampir sepertiga total anggaran pendidikan nasional.
Bang Dhin menilai istilah “gratis” perlu dipahami secara proporsional karena program tetap dibiayai melalui anggaran negara. Ia menekankan pentingnya transparansi agar publik memahami penggunaan dana tersebut.
“Program ini tetap menggunakan uang negara. Karena itu keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi hal penting,” katanya.
Selain aspek anggaran, ia juga menyoroti laporan di sejumlah daerah terkait kualitas makanan dan standar kebersihan distribusi. Keluhan mengenai makanan tidak layak konsumsi hingga dugaan kasus keracunan, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia mengingatkan agar program peningkatan gizi tidak justru menimbulkan risiko kesehatan akibat lemahnya pengawasan.
“Standar gizi, keamanan pangan, dan sistem distribusi harus diawasi ketat dan berbasis rekomendasi ahli,” ujarnya.
Bang Dhin juga menilai penerapan kebijakan secara seragam di seluruh daerah belum tentu efektif. Ia mendorong agar implementasi program berbasis data kerawanan pangan serta kebutuhan masing-masing wilayah.
DPRD Kalsel, lanjut dia, mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit efektivitas program, audit anggaran, serta kajian keberlanjutan fiskal jangka menengah.
“Evaluasi bukan berarti menolak niat baik pemerintah, tetapi memastikan kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan jangka panjang,” tutupnya.
