Jakarta — Gubernur Kalimantan Tengah memperkuat sinergi pusat–daerah dengan membahas optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) bersama Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan RI. Pertemuan digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026), dengan agenda utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan kondisi tata ruang Kalimantan Tengah yang didominasi kawasan hutan. Ia menilai karakter wilayah ini membutuhkan pendekatan kebijakan dan pembiayaan yang adaptif agar pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
“Sekitar 81 persen wilayah Kalimantan Tengah merupakan kawasan hutan, sementara 19 persen lainnya adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” kata Gubernur.
Menurutnya, APL memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem hutan. Karena itu, ia mengusulkan fleksibilitas dan pemanfaatan DBH-DR untuk mendukung infrastruktur lingkungan di zona penyangga, termasuk pengelolaan tata air.
Salah satu fokus yang dibahas adalah normalisasi sungai sebagai langkah mitigasi risiko banjir di musim hujan dan upaya menjaga kebasahan lahan gambut saat kemarau. Strategi ini dinilai krusial untuk menekan potensi karhutla yang kerap meningkat saat kondisi lahan mengering.
Selain isu kehutanan, pertemuan juga menyinggung komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan. Gubernur menegaskan kesiapan daerahnya menjalankan mandat pemerintah pusat untuk menjadi salah satu penopang utama produksi pangan nasional.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menilai optimalisasi DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan dapat dilakukan sepanjang sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem.
“Kami mendukung penguatan kolaborasi agar pemanfaatan anggaran benar-benar berdampak pada pencegahan karhutla dan perlindungan lingkungan,” ujar Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Pemprov Kalimantan Tengah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Juni Gultom, serta Kepala BKAD Safiri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap hasil pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menjawab tantangan karhutla dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
