BATULICIN — Komisi III DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana, terutama yang dipicu fenomena cuaca ekstrem di wilayah pesisir. Kunjungan berlangsung pada Jumat (23/1/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, dan diterima jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan difokuskan pada penyelarasan data kebencanaan serta penguatan kapasitas penanganan bencana antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
I Wayan Sudarma menilai koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Menurutnya, wilayah pesisir seperti Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kerentanan yang perlu diantisipasi secara terukur.
“Langkah ini diarahkan untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya menghadapi cuaca ekstrem yang kerap berdampak pada kawasan pesisir,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyoroti sejumlah isu utama. Pertama, sinergi dan pemetaan risiko bencana, termasuk penyelarasan data titik rawan seperti banjir rob dan pasang surut laut, potensi angin puting beliung saat peralihan musim, serta ancaman longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi.
Kedua, kesiapan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Pembahasan mencakup optimalisasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) agar terintegrasi dengan tingkat provinsi, kesiapan stok logistik di gudang daerah, serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan dan hibah provinsi untuk kondisi darurat.
Ketiga, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi jangka panjang. Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri, memahami jalur dan titik kumpul, serta mengenali tanda-tanda awal bencana.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap hasil koordinasi ini dapat mempercepat respons dan meningkatkan ketepatan penanganan bencana di Kalimantan Selatan, demi keselamatan masyarakat. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan terkoordinasi.
