Kotabaru, Bacakabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, Jumat (1/8/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kolaborasi Lt. III Baperida Kotabaru.
Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H., secara resmi membuka Rakoor tersebut sebagai tindak lanjut dari surat undangan Rakoor PK2D yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota.
Rakoor ini membahas hasil survei dan pemetaan terhadap Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang menjadi dasar intervensi peningkatan kualitas anak daerah pada tahun 2025. Sementara, untuk Kabupaten Kotabaru, Desa Sampanahan ditetapkan sebagai desa lokus.
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menegaskan bahwa Rakoor ini bertujuan mengoordinasikan upaya peningkatan kualitas keluarga di desa/kelurahan lokus di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
“Terima kasih kepada para kader kualitas keluarga yang telah bekerja keras mengumpulkan data dan menginputnya ke aplikasi berbasis web. Tanpa data, kita tidak bisa mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga berdasarkan indikatornya,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang terkumpul menjadi dasar awal program sekaligus acuan intervensi nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, memaparkan hasil survei terhadap Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan. Tim memperoleh nilai 75,91 persen dari hasil perhitungan 29 indikator dan 5 dimensi Indeks Kualitas Keluarga (IKK).
Nilai ini masuk kategori responsif gender dan hak anak, namun 9 indikator masih berada di bawah 75 persen (zona merah).
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, H. Minggu Basuki, yang mewakili Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakoor ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa, sebagai unit terkecil dari masyarakat.
“Peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan ini mengacu pada Pergub Kalsel Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga. Tujuannya adalah agar keluarga memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, serta budaya,” katanya.
Minggu Basuki juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program PK2D melibatkan berbagai sektor. Sejumlah dinas terkait telah menyusun program konkret, antara lain:
-
Dinas Kesehatan – penanganan stunting, penyuluhan kesehatan, pembinaan Posyandu.
-
DP3APPKB – pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan perda pencegahan perkawinan anak, forum perlindungan perempuan dan anak.
-
Disparpora – dukungan sarana olahraga.
-
TP PKK – pembinaan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga.
-
Dinas Perkim – program bedah rumah (Aladin).
-
Disdukcapil – layanan administrasi kependudukan.
-
Dinas Perikanan – kampanye gemar makan ikan, bantuan bibit ikan.
-
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – bantuan buku perpustakaan desa.
-
Dinas Sosial – bantuan bagi disabilitas dan lansia.
-
Bagian Kesra Setda – pelatihan pemandian jenazah.
-
Dinas Perindakop – pendampingan kelompok kerajinan dan legalitas usaha kecil.
-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – bantuan bibit tanaman.
Selain itu, Minggu Basuki juga mengajak seluruh pihak, baik perangkat daerah, TP PKK, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk turut aktif dalam merealisasikan program-program tersebut.
“Saya percaya, jika kita bekerja bersama dengan komitmen dan integritas, kita bisa membentuk keluarga tangguh yang menjadi fondasi kemajuan Desa Sampanahan dan Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan,” tutupnya.
Turut hadir dalam Rakoor ini antara lain Asisten I H. Minggu Basuki, Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, sejumlah kepala perangkat daerah, camat Sampanahan, kepala puskesmas, TP PKK Kecamatan Sampanahan, serta kepala desa.
