JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan seluruh pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk penerapan satu hari dalam sepekan.
Pernyataan itu disampaikan Bima merespons sikap Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang menolak menerapkan WFH di wilayahnya.
“Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan dan memastikan sistem pengawasan berjalan,” kata Bima saat dihubungi, Kamis (9/4/2026).
Bima mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Muhidin terkait kebijakan tersebut. Ia menyebut sejumlah daerah lain sebelumnya juga memiliki pandangan berbeda, namun akhirnya menyesuaikan setelah mendapat penjelasan dari pemerintah pusat.
“Kita komunikasikan. Ada beberapa daerah yang tadinya berbeda, tapi setelah kita komunikasikan bisa memahami dan kemudian menyesuaikan,” ujarnya.
Penolakan Pemprov Kalsel
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan tidak akan menerapkan WFH bagi ASN di daerahnya.
Ia menilai kondisi daerah masih kondusif dan aktivitas pemerintahan berjalan normal sehingga tidak memerlukan penyesuaian sistem kerja.
“Tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujar Muhidin.
Muhidin juga mengkhawatirkan kebijakan WFH berpotensi disalahartikan oleh pegawai sebagai waktu libur jika tidak diawasi secara ketat.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti potensi meningkatnya mobilitas ASN ke luar daerah jika skema kerja fleksibel diterapkan, yang dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja.
Sumber: Kompas
