Sukamara, bacakabar – Wakil Bupati Sukamara, Nur Effendi, menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pertanahan. Lebih dari itu, program ini menjadi fondasi untuk menciptakan keadilan sosioal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Nur Effendi saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sukamara Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, dua fokus utama reforma agraria adalah legalisasi aset melalui sertifikasi tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, serta penataan akses ekonomi untuk membuka peluang pemberdayaan dan produktivitas masyarakat di sektor agraria.
“Tema rakor kita kali ini, yaitu ‘Membangun Sinergitas Lintas Sektor dalam Percepatan Legalisasi Aset dan Penataan Akses untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan’, mencerminkan pentingnya kerja sama semua pihak,” ujar Nur Effendi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak dapat dicapai jika hanya dilakukan satu pihak. Diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, hingga elemen masyarakat sipil.
Nur Effendi juga menyoroti kompleksitas tantangan ke depan, seperti tumpang tindih penguasaan lahan, konflik agraria, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap program pemberdayaan.
“Melalui forum ini, kami berharap lahir kesepahaman dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai informasi, reforma agraria di Sukamara menjadi bagian dari strategi nasional yang digencarkan pemerintah pusat untuk menata ulang struktur penguasaan lahan, serta mendorong distribusi tanah secara lebih adil bagi masyarakat yang membutuhkan.
