BANJARMASIN — Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp226,9 triliun dalam APBN 2026 menjadi tantangan bagi perbankan daerah, termasuk Bank Kalsel. Pengurangan alokasi tersebut berpotensi memengaruhi penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan bank pembangunan daerah (BPD).
Alokasi TKD dalam APBN 2026 turun dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang 24,7 persen. Kondisi ini menuntut bank daerah memperkuat sumber pendanaan agar tidak terlalu bergantung pada penempatan dana pemerintah daerah.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan erat dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.
Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi salah satu sumber pendanaan BPD melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, ruang fiskal daerah berpotensi menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan ikut terpengaruh.
“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.
Ia menjelaskan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.
Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.
Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpotensi memengaruhi permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
Menurut Ahmad Yunani, kondisi tersebut perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.
Karena itu, Bank Kalsel perlu mengevaluasi struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya terhadap dana pemerintah daerah. Pengukuran dampaknya perlu memperhatikan porsi dana pemerintah daerah dalam total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal.
Diversifikasi Pendanaan Jadi Prioritas
Ahmad Yunani menilai perubahan kebijakan fiskal perlu menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.
Ia mengemukakan lima strategi yang perlu diperkuat Bank Kalsel untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis.
Pertama, memperluas penghimpunan dana dari masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan. Langkah ini diperlukan agar sumber pendanaan bank lebih beragam.
Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital. Penguatan layanan tersebut dapat memperluas jumlah nasabah sekaligus meningkatkan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).
Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.
Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.
Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
Memperkuat Daya Saing Bank Daerah
Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD perlu menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Kedekatan dengan pemerintah daerah selama ini menjadi salah satu kekuatan bank daerah. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.
Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi ukuran penting.
Bank Kalsel perlu bergerak menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan model bisnis bank daerah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
