Tanah Laut, Bacakabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro lima tahunan lewat Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Pelaihari, Kamis (15/5/2025). Berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor hadir dalam forum strategis ini.
Kepala Disnakerind, Masturi, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu merancang perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh. Ia mengacu pada amanat sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021.
“Perencanaan tenaga kerja memiliki dua bentuk, yakni RTK Makro yang pemerintah daerah susun lima tahunan, dan RTK Mikro yang seharusnya disusun badan usaha setiap tahun. Namun, kami masih menghadapi tantangan dalam mendorong perusahaan menyusun RTK Mikro,” ujar Masturi.
Masturi menjelaskan, RTK Makro menitikberatkan pada pemberdayaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia juga menyoroti sejumlah indikator penting seperti produktivitas, pelatihan dan kompetensi, hubungan industrial, pengupahan, dan jaminan sosial.
Ia mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tanah Laut menunjukkan tren positif. TPT menurun dari 4,17 persen pada 2022 menjadi 3,43 persen pada 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.
Masturi menambahkan bahwa pihaknya juga akan memasukkan Program Unggulan ke-8 Bupati Tanah Laut dalam perencanaan RTK. Program tersebut mendorong pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas, seperti Karang Taruna dan kelompok disabilitas.
