Pelaihari, Bacakabar – Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat terhadap risiko pangan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarbaru melalui kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu, yang digelar di Aula Barakat Manuntung.
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, serta perwakilan dari lintas sektor, termasuk dinas terkait, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan lainnya.
Dalam sambutannya, Ismail Fahmi menekankan bahwa isu keamanan pangan bukan semata urusan teknis atau pengawasan semata, melainkan menyangkut kesejahteraan dan keselamatan masyarakat secara luas.
“Pangan adalah hak dasar masyarakat. Maka, pengawasan dan pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Diperlukan sinergi antar sektor, mulai dari produksi hingga distribusi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung program ini secara menyeluruh, mulai dari regulasi, program edukasi, hingga monitoring yang berkelanjutan, agar masyarakat mendapatkan akses pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.
Advokasi ini menjadi bagian dari upaya implementasi Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Kepala BPOM Banjarbaru dalam paparannya turut menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan. Ia menyebut bahwa kesadaran publik dan peran serta pelaku usaha menjadi kunci sukses dalam mengurangi risiko pangan berbahaya yang beredar di pasaran.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendapat pemahaman mengenai standar keamanan pangan, prosedur pengawasan produk, serta pentingnya pelabelan dan distribusi yang sesuai aturan.