Scroll untuk baca artikel
Tanah Laut

Tanah Laut Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Capacity Building P2DD 2025

×

Tanah Laut Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Capacity Building P2DD 2025

Sebarkan artikel ini
Penjabat Sekda Tanah Laut, Ismail Fahmi, membuka kegiatan Capacity Building P2DD 2025 didampingi Kepala Bapenda H. Rudi Ismanto dan perwakilan Bank Kalsel.
Penjabat Sekda Tanah Laut, Ismail Fahmi, membuka kegiatan Capacity Building P2DD 2025 didampingi Kepala Bapenda H. Rudi Ismanto dan perwakilan Bank Kalsel.

Pelaihari, bacakabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar kegiatan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai langkah percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah (P2DD) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru pada Selasa (2/7/2025) dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, yang mewakili Bupati H. Rahmat Trianto.

Bapenda menghadirkan para kepala SKPD, bendahara penerimaan, pengelola pendapatan, serta perwakilan BLUD se-Kabupaten Tanah Laut. Turut hadir perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur Bisnis Bank Kalsel, serta jajaran Bank Kalsel Cabang Pelaihari.

Kepala Bapenda Tanah Laut, H. Rudi Ismanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas kebijakan nasional, seperti Perpres dan Permendagri. Ia berharap para peserta mampu menerapkan transaksi nontunai secara efektif di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami ingin seluruh pengelola pendapatan memahami dan mengaplikasikan sistem pembayaran nontunai, demi efisiensi dan transparansi,” ujar Rudi.

Rudi juga memaparkan capaian positif Tanah Laut dalam bidang digitalisasi. “Alhamdulillah, penilaian tahun 2023 yang diumumkan tahun 2024 menempatkan kita di lima besar regional Kalimantan. Kita juga meraih peringkat pertama pada Banua Digital Award kategori QRIS daerah, dan posisi ketiga untuk digitalisasi pembayaran ASN,” ungkapnya.

Ismail Fahmi menegaskan bahwa transaksi nontunai menjadi kebutuhan di era digital. “Transaksi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Sistem ini meningkatkan efisiensi, memperkuat akuntabilitas, dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah,” tegas Ismail.

Pemkab Tanah Laut terus mendorong seluruh SKPD dan BLUD mengimplementasikan sistem pembayaran digital demi menciptakan layanan publik yang modern, efisien, dan transparan.

Baca Juga  PLTU Asam-Asam dan Rutan Pelaihari Ubah Limbah FABA Jadi Produk Konstruksi Ramah Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *