Jakarta, Bacakabar – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi hanya sehari setelah keputusan awal diterbitkan. Ia menilai langkah ini memperkuat dugaan keterlibatan motif politik dalam rotasi jabatan TNI.
Panglima TNI sebelumnya mengeluarkan Keputusan Nomor KEP 554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 yang memutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dari posisi Pangkogabwilhan I menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun, keesokan harinya, Panglima menerbitkan KEP 554.a/IV/2025 yang membatalkan mutasi tersebut.
Meskipun Mabes TNI menyebut mutasi sebagai bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit menerima alasan itu, ujar Hendardi dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/5).
Ia menyebut Letjen Kunto baru menjabat empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I, sehingga mutasi tersebut dinilai janggal. Selain itu, proses mutasi dan pembatalan dalam waktu singkat itu mengindikasikan tidak adanya peran profesional dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa TNI tak boleh menjadi alat kekuasaan atau kepanjangan kepentingan politik pihak mana pun, termasuk Presiden. TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa, tegasnya.
Hendardi juga menilai pembatalan mutasi dalam sehari berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas institusi militer. Ketika Panglima TNI sendiri menganulir keputusannya dalam hitungan jam, publik wajar meragukan integritas dan objektivitas tata kelola di tubuh TNI, tambahnya.
Sebelumnya, Kapuspen TNI menyatakan rotasi jabatan bertujuan meningkatkan kinerja satuan dan menjawab tantangan organisasi. Namun bagi SETARA Institute, langkah tersebut justru memperlihatkan TNI sedang menghadapi intervensi kepentingan politik yang semakin kuat.
