JAKARTA — Pelemahan rupiah ke level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah memanasnya konflik Timur Tengah serta ketidakpastian ekonomi global.
Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak dipicu satu faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai tekanan global dan domestik yang terjadi bersamaan atau dikenal sebagai perfect storm.
Menurut dia, meningkatnya tensi geopolitik global mendorong investor memburu dolar AS sebagai aset aman (safe haven), sehingga memperkuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Di saat yang sama, faktor domestik juga dinilai ikut memperbesar tekanan, mulai dari kebutuhan valuta asing saat pembayaran dividen investor asing hingga meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal pemerintah.
“Kombinasi dari sisi global dan domestik inilah yang membuat pelemahan rupiah terasa lebih tajam,” ujar Rijadh, Minggu (10/5/2026).
Rijadh mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi berdampak langsung terhadap harga barang konsumsi masyarakat melalui mekanisme inflasi impor, yakni kondisi ketika biaya barang impor meningkat akibat pelemahan kurs.
Menurut dia, industri yang masih bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Penyesuaian harga kemungkinan sulit dihindari dan dalam beberapa bulan dapat mulai dirasakan masyarakat.
“Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga produk kesehatan,” katanya.
Tak hanya berdampak pada harga barang, pelemahan rupiah juga dinilai memberi tekanan terhadap APBN, terutama pada pos belanja yang sensitif terhadap kurs seperti subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri.
Rijadh menyebut tingginya ketergantungan terhadap komponen impor membuat beban subsidi energi berpotensi meningkat ketika rupiah melemah. Di sisi lain, pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah juga menjadi lebih mahal.
“Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, fleksibilitas pemerintah membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi lebih terbatas,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Bank Indonesia dinilai menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan menopang pertumbuhan ekonomi. Menurut Rijadh, kombinasi kebijakan seperti intervensi pasar valuta asing dan instrumen penarik modal tetap diperlukan agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat sektor domestik, terutama pangan dan energi, untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga daya tahan masyarakat rentan terhadap dampak kenaikan harga.
