BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mempersiapkan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel, TNI, serta instansi terkait lainnya.
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan pertemuan tersebut membahas kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, yang difokuskan pada pengamanan arus mudik dan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.
Dalam operasi tersebut, Polda Kalsel mengerahkan 2.189 personel gabungan yang terdiri dari 1.166 personel Polri, 247 personel TNI, serta 1.023 personel dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Untuk mendukung pengamanan di lapangan, kepolisian juga menyiapkan 3 pos terpadu, 21 pos pengamanan, dan 14 pos pelayanan yang tersebar di berbagai titik strategis di wilayah Kalimantan Selatan.
Selain pengamanan lalu lintas dan potensi gangguan keamanan, kepolisian juga memantau stabilitas harga bahan pokok bersama dinas terkait melalui Satgas Pangan.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan pengawasan dilakukan untuk mencegah lonjakan harga maupun praktik penimbunan bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK menilai pengamanan arus mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur jalan, terutama di jalur menuju lokasi pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kelampayan).
Perbaikan jalan dan penataan lingkungan di sepanjang jalur tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin memastikan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran masih terpantau stabil.
Pemerintah daerah juga menyiapkan opsi program pasar murah jika diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
