BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memantapkan arah pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah (Musrenbangkesda) Tahun 2025 yang digelar di Rattan Inn, Banjarmasin.
Forum strategis ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Banua.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional serta fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
“Kesehatan adalah fondasi kemajuan Banua. Tanpa masyarakat yang sehat, cita-cita besar pembangunan akan sulit tercapai,” ujarnya.
“Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti. Ungkapan ini sederhana, namun maknanya sangat dalam,” tambahnya.
Musrenbangkesda 2025 juga menjadi momentum penyelarasan kebijakan daerah dengan Transformasi Kesehatan Nasional yang berfokus pada enam pilar utama. Pemprov Kalsel bertekad melaksanakan transformasi tersebut secara berkesinambungan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 2025–2029.
Gubernur Muhidin berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi agar layanan kesehatan yang adil dan merata dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Makna harmoni dalam tema ‘Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan’ adalah bagaimana seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan bergerak seirama, saling menguatkan, dan bekerja dengan satu tujuan,” jelasnya.
“Pembangunan kesehatan bukan sekadar angka dan laporan, tetapi tentang kehadiran nyata yang dirasakan masyarakat — setiap anak yang tumbuh sehat, setiap ibu yang melahirkan dengan selamat, dan setiap warga dari hulu hingga pesisir yang memperoleh hak hidup sehat dan sejahtera,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan ini dirangkai dengan peresmian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang kini resmi ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Skrining Bayi Baru Lahir untuk seluruh kabupaten/kota, berdasarkan SK Penetapan No. HK.02.02/B2876/2025 dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas.
Penetapan ini, kata Gubernur, merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan di Kalimantan Selatan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat deteksi dini kesehatan bayi, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas generasi penerus Banua.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyoroti berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi daerah, seperti stunting, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan layanan di wilayah pelosok.
Namun, ia tetap optimistis bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, seluruh hambatan dapat diatasi.
“Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Upaya menurunkan angka stunting, mengendalikan penyakit, hingga memperkuat layanan kesehatan terus dilakukan. Meski begitu, kita juga harus menghadapi tantangan pemenuhan tenaga medis, kesenjangan akses di daerah terpencil, dan peningkatan literasi kesehatan masyarakat,” imbuhnya.
Musyawarah ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan masyarakat Banua yang sehat, kuat, dan berdaya — sebagai fondasi menuju Kalimantan Selatan yang berkah, maju, dan sejahtera.
