Pelaihari —Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat koordinasi perdana di Aula Pencerahan Bapperida Tanah Laut, Kamis (16/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua Satgas MBG, Ismail Fahmi, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tanah Laut, serta perwakilan instansi vertikal seperti Polres, Kodim, dan Kementerian Agama.
Ismail menjelaskan, rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi antaranggota Satgas.
“Sejak SK Satgas diterbitkan, kita belum pernah bertemu langsung. Hari ini kita bahas secara terbuka agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, pedoman kerja yang jelas sangat dibutuhkan agar pengawasan di lapangan lebih efektif.
“Kita harus tahu sampai di mana wewenang Satgas — apakah mencakup perizinan, operasional, atau hanya pengawasan. Dengan panduan yang terukur, tindak lanjut di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” kata Ismail.
Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu di lapangan, terutama menyangkut kualitas makanan. “Pernah ada pemberitaan soal kualitas makanan, tapi kita baru tahu setelah ramai di media. Ke depan, kita tidak boleh terlambat merespons,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanah Laut, Akhmad Hairin, mendorong penyusunan pedoman pengawasan yang bisa dipahami dan digunakan seluruh anggota Satgas.
“Kita perlu tahu dengan pasti apa yang diawasi — mulai dari kualitas makanan, distribusi, fasilitas dapur, hingga penggunaan anggaran. Tanpa acuan itu, kerja pengawasan sulit berjalan efektif,” katanya.
Plt. Kepala Bapperida Tanah Laut, Afrizal Akbar, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas MBG merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Pemerintah daerah berperan memastikan ketersediaan lahan, kelancaran rantai pasok pangan, serta standar dapur MBG terpenuhi,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal Satgas MBG Tanah Laut dalam memperkuat sistem pengawasan dan sinergi lintas sektor. Dengan koordinasi yang solid, pelaksanaan program diharapkan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
