Murung Raya, Bacakabar — Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu, 30 April 2025.
Mewakili Bupati Murung Raya, Kepala Bagian Pemerintahan Simon Loteh hadir dalam pertemuan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan membahas isu-isu strategis seperti alokasi dana transfer pusat ke daerah, peran BUMD dan BLUD dalam perekonomian, serta pengelolaan kepegawaian daerah.
Dalam pemaparannya, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya sinergi yang solid antara pusat dan daerah. “Kita membutuhkan sinergi kuat dan data yang akurat agar perbandingan antara APBN dan PAD tidak bias, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian data keuangan dan capaian pembangunan antara pusat dan daerah sebagai kendala serius. “Kesenjangan data bisa berdampak terhadap alokasi anggaran dan efektivitas program,” ujarnya.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Pemkab Murung Raya.
Melalui partisipasi aktif ini, Pemkab Mura berharap dapat menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan arah pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
