TANAH BUMBU – Pelaku usaha retail vape mengeluhkan penurunan omzet penjualan yang berdampak pada keberlangsungan toko. Kondisi tersebut juga mengancam pekerjaan ratusan karyawan.
Humas Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) Kalimantan Selatan, Irwan Fauzi Minanda, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian para pelaku usaha vape di Tanah Bumbu.
“Omzet penjualan menurun, dan berapa ratus karyawan toko terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Irwan dalam pertemuan bersama pelaku usaha retail vape se-Tanah Bumbu di Kopikir, kawasan Tower Jhonlin, Simpang Empat, Senin (16/11/2026) malam.
Di tengah kondisi tersebut, Arvindo meminta pemerintah membedakan usaha vape legal dengan jaringan peredaran narkotika menggunakan produk vape ilegal.
Irwan menjelaskan, usaha vape legal memiliki kewajiban hukum, membayar cukai, dan menggunakan jalur distribusi resmi. Usaha tersebut juga menyerap tenaga kerja.
Ia menegaskan Arvindo mendukung pemberantasan narkotika. Namun, penindakan harus menyasar jaringan dan pelaku kejahatan, bukan seluruh pelaku usaha vape.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah memberantas narkotika. Namun, jangan sampai kejahatan yang dilakukan jaringan ilegal justru mengorbankan pekerja, pengusaha, dan keluarga yang selama ini menjalankan usaha secara taat aturan,” ujarnya.
Irwan mengatakan Arvindo tidak meminta industri vape bebas dari pengawasan. Asosiasi justru meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menerapkan penegakan hukum secara tepat sasaran.
“Kami tidak meminta industri ini dibiarkan tanpa pengawasan. Kami meminta pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tepat sasaran, dan kebijakan yang tidak serta-merta mematikan seluruh ekosistem usaha legal,” katanya.
Ia juga menyinggung temuan vape yang mengandung narkotika sebagaimana disampaikan Bea Cukai. Menurutnya, temuan dari jalur ilegal tersebut tidak semestinya digeneralisasi sebagai persoalan seluruh usaha vape legal.
Terkait Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Irwan menyatakan Arvindo menghormati dan menerima fatwa tersebut. Namun, asosiasi meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut regulasinya agar pelaku usaha dan pekerja memiliki kepastian.






