Murung Raya, Bacakabar –Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/6/2025).
Asisten II Setda Kabupaten Murung Raya, Yulianus, memimpin partisipasi Pemkab Mura dalam rakor ini, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanik) Mura, Reyzal Samad, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda, Jayadie Y. Dadi, serta jajaran teknis lainnya. Mereka mengikuti kegiatan dari ruang Sekretaris Daerah di Kantor Bupati Murung Raya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, membuka dan memimpin Rakor yang turut diikuti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan sejumlah program prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tomsi meminta pemerintah daerah segera menyediakan tiga lokasi lahan dari aset pemda maupun desa. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun dapur umum Menu Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional.
“Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Tomsi.
Selain itu, Tomsi juga menyoroti perlunya pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih. Lebih dari 93 persen daerah telah membentuk koperasi ini, dan pemerintah menargetkan seluruh koperasi siap beroperasi saat peluncuran nasional pada 12 Juli 2025.
Rakor juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang baru mencapai 88,3 persen di Kalimantan Tengah. Pemerintah mendorong pemerataan layanan ini. Agenda lain termasuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, SMA Unggul Garuda (SUGAR), serta percepatan pembangunan 3 juta rumah secara nasional.
Tomsi juga meminta kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna mempercepat program perumahan rakyat.
“Kita perlu memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, serta memantau harga secara berkelanjutan,” ujar Tomsi.
