MALANG – Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026). Mereka menyampaikan lima tuntutan, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga penguatan supremasi sipil.
Massa aksi berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Universitas Al Qolam Malang, dan STIT Ibnu Sina Malang. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai perlu dibenahi agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Dalam tuntutan pertama, mahasiswa meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait sektor pariwisata berdasarkan kondisi faktual dan indikator sesuai ketentuan perundang-undangan. Mereka juga meminta penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Mahasiswa turut menyoroti program KDMP. Mereka menolak pelaksanaan program tersebut apabila skema dan tata kelolanya tidak transparan serta minim partisipasi masyarakat. Evaluasi yang diminta mencakup pembiayaan, kelembagaan, dan dampaknya terhadap perekonomian desa serta pelaku UMKM lokal.
Tuntutan berikutnya menyasar program MBG. Mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap transparansi anggaran, kualitas gizi makanan, keamanan pangan, distribusi, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pertanggungjawaban pelaksana program.
Di bidang kesejahteraan, mereka meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang adil dan terjangkau, memperluas beasiswa, serta mengevaluasi biaya pendidikan yang berpotensi membebani masyarakat.
Mahasiswa juga meminta langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, memperbaiki distribusi pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan melindungi kesejahteraan petani.
Tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Mereka meminta agar fungsi utama TNI tetap berorientasi pada pertahanan negara, sekaligus mendesak evaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Keterlibatan militer dalam urusan sipil juga diminta tetap dibatasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok menyatakan menerima aspirasi mahasiswa. Namun, ia menjelaskan sebagian besar persoalan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Kabupaten Malang akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Alayk mengatakan DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Ia juga menilai sejumlah kebijakan, termasuk MBG dan KDMP, masih membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya. Masukan dari masyarakat diperlukan untuk mengevaluasi program agar berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Aksi yang berlangsung pada sore hari tersebut sempat terkendala hujan deras sehingga penyampaian aspirasi tidak berlangsung lama.
