Kuala Kapuas – Sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja rentan yang ada di desa, Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Focus Group Discussion (FGD) monitoring dan evaluasi perlindungan pekerja rentan terhadap Pemerintahan Desa, Rabu (12/7/2023).
Bertempat di Ballroom Hotel Permata Inn Kuala Kapuas, Kegiatan yang di buka oleh Plt. Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor yang diwakili staf ahli, Jaya, dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Budi Kurniawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kapuas, Raison, Kepala Dinas Sosial Kapuas Yanmarto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya, Budi Wahyudi, serta sejumlah Camat dan Kepala desa di lingkup Kabupaten Kapuas.
Staf Ahli Bupati Kapuas bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Jaya, menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Kapuas mendukung hasil FGD dan kedepannya akan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat desa agar lebih memahami program BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita mulai dari desa, launching program 1 desa 100 pekerja rentan dengan menyiapkan anggaran dari APBDesnya yang harus diberikan jaminan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Jaya saat diwawancarai awak media disela kegiatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya, Budi Wahyudi mengungkapkan, dari 214 desa yang ada di Kabupaten Kapuas, hanya tersisa 25 desa saja yang belum terdaftar dan akan segera ditindaklanjuti.
“Program ini menyasar pekerja rentan yang ada ekosistem desa, mulai dari perangkat desa, damang, mantir, BPD. Tersisa 25 desa saja yang belum terdaftar dan akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Budi Wahyudi.
Ia menambahkan, berdasarkan arahan dari Pemkab Kapuas dalam hal ini melalui DPMD bahwa desa diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap 100 orang pekerja rentan yang ada di desa.
“Hal ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (Rahmad)
