KANDANGAN — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke SMPN 1 Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), untuk melihat pemenuhan indikator calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI.
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPK terhadap capaian pemenuhan indikator Ber-AKSI di Kabupaten HSS, Rabu (30/9/2026).
Tim KPK dipimpin Kepala Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Ariz Dedy Arhan bersama dua anggota tim. Dalam kunjungan lapangan, mereka didampingi Inspektorat Daerah HSS, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSS, Camat Padang Batung serta Kepala Desa Karang Jawa Muka.
Sebelum peninjauan lapangan, monitoring dan evaluasi berlangsung di Pendopo Bupati HSS. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati HSS Suriani, Sekretaris Daerah Muhammad Noor dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Suriani mengatakan monitoring dan evaluasi KPK menjadi kesempatan bagi Pemkab HSS mendapatkan masukan, koreksi dan rekomendasi terkait tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran KPK RI, yang telah berkenan hadir dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Ber-AKSI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ucap Suriani mewakili Bupati Syafrudin Noor.
Menurut Suriani, pencegahan korupsi perlu menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab HSS, kata dia, memperkuat sejumlah aspek, mulai dari sistem pengendalian internal, perencanaan dan penganggaran, transparansi pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pengaduan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik hingga fungsi pengawasan.
