Scroll untuk baca artikel
Kotabaru

Pemkab Kotabaru Gelar Rakor TPPS 2025, Perkuat Sinergi Lintas Sektor Tekan Angka Stunting

×

Pemkab Kotabaru Gelar Rakor TPPS 2025, Perkuat Sinergi Lintas Sektor Tekan Angka Stunting

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama instansi pemerintah dan mitra terkait.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam Rapat Koordinasi TPPS 2025 bersama jajaran lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.

Kotabaru — Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai upaya memperkuat kerja lintas sektor dalam menurunkan angka stunting. Rapat berlangsung di Aula Bamega, Senin (27/10/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, camat, instansi teknis, serta mitra CSR.

Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Studi Kependudukan ULM Banjarmasin, Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd, bersama tim ahli Prof. Dr. Suratno, M.Pd. Turut hadir pula perwakilan Dinas PMD, M. Anshor, MM, serta Ketua Forum CSR Kotabaru dan pimpinan PT Arutmin Indonesia NPLCT, Eko Pribadi.

Rakor memfokuskan evaluasi capaian program 2024–2025, identifikasi hambatan lapangan, serta strategi mencapai target prevalensi stunting sesuai arahan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Kotabaru sekaligus Ketua TPPS, Syairi Mukhlis, S.Sos, menyebut angka stunting berdasarkan SSGI 2024 berada di angka 23,2 persen, naik dari 20,1 persen.

“Ini menjadi pekerjaan besar bagi kita. Target provinsi dan target nasional harus dapat dikejar. Kita butuh langkah strategis, bukan hanya administratif,” tegas Syairi.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari Dinkes, DPPPAPPKB, Dinsos, Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan, pemerintah desa hingga pelaku usaha melalui CSR. Syairi juga mendorong pemanfaatan teknologi berupa aplikasi pemantauan gizi balita untuk mempercepat deteksi kasus secara real time.

Wabup meminta agar perencanaan anggaran penanganan stunting dilakukan secara terarah dan terintegrasi, termasuk program bantuan sosial, sanitasi layak, perumahan, edukasi calon pengantin, penguatan Posyandu hingga gerakan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan.

Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistiyani, M.Ph, menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas nasional karena berpengaruh langsung pada kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga  Ingin Bangun Desa, Pendatang Ini Nekat Ikut Cakades

Materi yang dibahas pada rakor tersebut meliputi:

Analisis faktor kenaikan angka stunting Kotabaru oleh Prof. Dr. Suratno

Pengaruh perkawinan usia muda terhadap risiko stunting oleh Dr. Norma Yuni Kartika

Optimalisasi peran desa dalam konvergensi program oleh Dinas PMD

Sinergi pendanaan CSR untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh Forum CSR Kotabaru

Sri berharap rakor ini memperkuat komitmen bersama seluruh sektor, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemkab Kotabaru menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui konsolidasi dan kolaborasi menyeluruh agar kualitas kesehatan anak dan SDM daerah meningkat, sekaligus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *