PELAIHARI – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap, Senin (2/2/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Tanah Laut memastikan program pelayanan publik berjalan selaras, khususnya di sektor ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga pengawasan transportasi laut di wilayah Kintap.
Komisi II DPRD Tanah Laut menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kawasan distribusi hasil perikanan maupun komoditas pangan.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan ketahanan pangan daerah, kelancaran distribusi barang dan hasil produksi masyarakat, hingga pengawasan aktivitas transportasi laut yang menjadi jalur vital perekonomian di wilayah Kintap.
Bagi DPRD Tanah Laut, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung dan tepat sasaran.
Komisi II juga menegaskan rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus ruang evaluasi untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Hasil pembahasan rapat nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Komisi II DPRD Tanah Laut dalam mendorong kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sepanjang 2026.
Melalui koordinasi yang lebih intensif, DPRD Tanah Laut berharap pelayanan publik di sektor pangan, transportasi, dan perhubungan laut dapat semakin baik serta berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
