Ketua PD KMHDI DKI Jakarta, I Nyoman Sugidana.
KMHDI Jakarta Ingatkan KPK Jangan Tebang Pilih Penanganan Kasus
Jakarta – Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) DKI Jakarta, I Nyoman Sugidana, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
Isu ini mencuat setelah KPK menangani kasus korupsi di lingkungan Kementrian Pertanian yang dipimpin oleh SYL
Berdasarkan keterangan Menko Polhukam, Mahfud MD di Istana Presiden, KPK sudah menetapkan SYL jadi tersangka. KPK Terkesan tebang pilih masih banyak kasus yang belum terselesaikan salah satunya Harun Masiku, Poltisi PDIP yang tersangka kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang masih buron sampai sekarang.
I Nyoman Sugidana mengatakan, penetapan status tersangka kepada SYL tidak bisa dilepaskan dari nuansa politik, apalagi penetapan ini mendekati pesta demokrasi Pemilu 2024.
“Jangan sampai KPK dijadikan alat politik untuk kepentingan 2024 saja, KPK harus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa KPK tetap menjaga independensi dalam menangani kasus,” imbuh Sugi sapaan akrab I Nyoman Sugidana, Senin (9/10/2023).
Ditambah lagi ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terkait penanganan kasus pada Kementrian Pertanian. Hal tersebut diketahui setelah beredarnya surat laporan pemerasan yang ditandatangani Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 23 Agustus 2023 dan juga beredarnya foto Firli Bahuri dan YSL di lapangan bulu tangkis sontak membuat publik mempertanyakn integritas seorang pimpinan KPK.
“Kembali lagi kami mempertanyakan integritas dan professionalisme seorang pimpinan KPK, jangan sampai KPK sebagai ujung tombak pemberantasan rasuah di Indonesia justru terjadi praktik korupsi di dalamnya, kami juga meminta agar Dewas segera memeriksa Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran tersebut,” pungkasnya. (Ibo)
