KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai serius menggarap potensi besar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Bupati Kapuas HM Wiyatno langsung berkonsultasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk mempercepat penerbitan hak atas tanah perusahaan, Rabu (16/4/2026).
Langkah ini bukan sekadar koordinasi biasa. Pemkab Kapuas tengah membidik optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai memiliki potensi signifikan dari sektor perkebunan sawit.
Dalam pertemuan tersebut, Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Dr Usis I Sangkai, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, serta Kepala Bapenda Kapuas Yaya.
Fokus pembahasan mengerucut pada percepatan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) bagi perusahaan perkebunan yang telah mengajukan perizinan.
“Ini langkah strategis untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor BPHTB yang bersumber dari penerbitan HGU perkebunan,” tegas Wiyatno.
Ia mengungkapkan, saat ini sejumlah perusahaan sawit di Kapuas sebenarnya telah melewati tahapan pengukuran lahan.
Namun, proses administrasi lanjutan berupa penerbitan HGU, HGB, maupun HP masih belum sepenuhnya rampung.
Kondisi tersebut dinilai menjadi celah yang harus segera diselesaikan.
Pasalnya, selama hak atas tanah belum terbit, potensi penerimaan daerah dari BPHTB belum bisa dimaksimalkan.
“Kalau proses ini dipercepat, dampaknya langsung terasa pada peningkatan PAD. Di sisi lain, pelaku usaha juga mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Selain mengejar pendapatan daerah, percepatan legalitas lahan ini juga dipandang penting untuk menjaga iklim investasi di sektor perkebunan tetap kondusif.
Kepastian status lahan dinilai menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan usaha.
Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar proses perizinan berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut.
Dengan langkah ini, Kapuas tidak hanya menargetkan peningkatan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi investasi jangka panjang di sektor perkebunan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
