PALANGKA RAYA – Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., memberi ultimatum 3×24 jam kepada Polda Kalteng untuk mengambil langkah terkait dugaan aktivitas penagihan oleh sejumlah debt collector (DC) di Palangka Raya.
Joseph meminta polisi memanggil dan memeriksa para penagih utang yang diduga terlibat. Dia juga mempertanyakan belum adanya tanggapan atau klarifikasi dari Kapolda Kalteng dan Kapolres Palangka Raya mengenai persoalan tersebut.
Menurut Joseph, penyelidikan tidak cukup hanya menyasar satu kejadian yang ramai di media sosial. Polisi diminta menelusuri identitas para penagih, perusahaan yang menugaskan, surat tugas, serta legalitas penagihan dan penarikan kendaraan.
Dia juga meminta polisi memeriksa kendaraan yang sebelumnya telah ditarik dari masyarakat. Penelusuran mencakup pihak yang melakukan penarikan, perusahaan penerima, keberadaan kendaraan, hingga kelengkapan dokumen dan berita acara penarikan.
“Jangan hanya memeriksa orang-orang yang melakukan penarikan. Kami juga ingin tahu unit-unit kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Siapa yang menerima, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan apakah proses penarikannya memiliki dokumen serta berita acara yang jelas? Ini harus ditelusuri,” tegas Joseph.
Selain itu, Joseph meminta polisi menyelidiki dugaan pemasangan GPS pada kendaraan, termasuk pihak yang memasang alat tersebut dan dasar kewenangannya.
Dia juga mendesak Kapolda Kalteng menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta untuk meningkatkan pengawasan serta menelusuri aktivitas penagihan di wilayah hukum masing-masing.
Joseph menegaskan tuntutannya bukan untuk membenarkan masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, dia meminta proses penagihan dan penarikan kendaraan tetap mengikuti ketentuan hukum.
“Kami tidak membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, proses penagihan dan penarikan kendaraan harus tetap mengikuti aturan hukum. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.
Joseph menyatakan akan mendatangi Mapolda Kalteng jika dalam waktu 3×24 jam tidak ada langkah pemanggilan terhadap para penagih yang dimaksud.
“Jika dalam waktu 3×24 jam belum ada langkah pemanggilan terhadap oknum-oknum DC tersebut, kami akan turun langsung ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi melalui parlemen jalanan,” katanya.
Dia meminta Kapolda Kalteng dan Kapolres Palangka Raya memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai identitas para penagih, perusahaan yang menugaskan, serta keberadaan kendaraan yang telah ditarik.
Persoalan ini mencuat setelah belasan orang yang diduga sebagai debt collector mendatangi rumah seorang warga di Palangka Raya pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, sekitar 15 hingga 18 orang datang setelah sebuah mobil diduga dipasangi alat pelacak GPS.
Dalam pemberitaan sebelumnya, identitas para penagih, perusahaan yang menugaskan, dan dokumen penugasan mereka belum disertai keterangan resmi dari pihak terkait.






