Kuala Kapuas – Saat tampil sebagai narasumber (Narsum) dalam program dialog eksklusif yang ditayangkan secara nasional oleh CNBC Indonesia TV melalui platform Zoom, Bupati Kapuas, HM. Wiyatno memaparkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten.
Dalam sesi wawancara pada Kamis (12/6/2025) malam tersebut, HM. Wiyatno memaparkan, di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan infrastruktur, dan menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk menjamin keberlanjutan berbagai program strategis daerah.
Salah satu fokus utama yang diangkat adalah program transmigrasi lokal, yang dirancang untuk merelokasi warga Kapuas yang secara rutin terdampak banjir tahunan.
Menurutnya, program ini merupakan langkah inovatif yang tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan transformasi kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal dan ketahanan lingkungan.
“Selama ini kami menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Transmigrasi. Kabupaten Kapuas memiliki beberapa kecamatan transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari luar pulau. Ke depan, kami tengah mengusulkan program transmigrasi lokal,” ungkap Bupati Kapuas.
Dijelaskannya, transmigrasi lokal yang dimaksud adalah relokasi masyarakat yang setiap tahun terdampak banjir ke wilayah yang lebih aman dan produktif.
“Harapan kami, masyarakat yang setiap tahun terkena banjir dapat direlokasi ke wilayah yang lebih aman dan produktif. Program ini sudah kami diskusikan dengan Menteri Transmigrasi serta Kepala Staf Kepresidenan. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan,” harapnya.
Berdasarkan data Pemkab Kapuas, terdapat sekitar 12.000 jiwa yang tersebar di enam kecamatan terdampak banjir secara rutin, yakni Timpah, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Sungai Hanyu.
Program transmigrasi lokal dinilai sebagai solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan penyaluran bantuan insidental saat bencana terjadi.
“Dengan transmigrasi lokal, kita tidak perlu mendatangkan penduduk dari luar pulau. Justru kita memberdayakan masyarakat setempat. Harapan kami, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat turut mendukung program ini. Kalau hanya mengandalkan APBD Kapuas, tentu kami tidak sanggup,” tegasnya.
Wiyatno menambahkan, relokasi akan diiringi dengan program pembinaan intensif, seperti bantuan jatah hidup, sarana pertanian, pelatihan budidaya, hingga pengembangan usaha produktif. Pemerintah daerah optimistis, kawasan tujuan relokasi memiliki tanah yang subur dan berpotensi menjadi sentra pertanian serta perikanan berkelanjutan.
“Selama ini sebagian besar warga menggantungkan hidup dari menangkap ikan atau menebang kayu. Kami ingin mereka mendapatkan alternatif mata pencaharian yang lebih stabil dan ramah lingkungan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengulas potensi pertanian di wilayah pasang surut Kabupaten Kapuas yang selama ini menjadi lumbung padi, sekaligus memiliki prospek besar untuk pengembangan kelapa sawit dan hortikultura.
Namun, ia tak menampik bahwa kendala infrastruktur masih menjadi tantangan utama yang menghambat distribusi dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Kalau di daerah pasang surut, Kapuas memang menjadi sentra produksi padi. Selain itu, juga potensial untuk perkebunan kelapa sawit dan budidaya tanaman hortikultura lainnya. Kami berharap ada pembinaan dari pemerintah pusat agar masyarakat bisa mengembangkan tanaman konsumsi seperti padi dan tanaman semusim lainnya,” paparnya.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki jaringan jalan sepanjang 2.451 kilometer, di mana sebagian besar masih berupa jalan tanah. Hal ini menyulitkan mobilitas barang dan hasil pertanian masyarakat.
“Keterbatasan APBD membuat kami sulit membenahi seluruh infrastruktur. Padahal jalan ini menjadi tulang punggung distribusi hasil produksi pertanian, perkebunan, maupun hasil perikanan. Kami sangat berharap dukungan dana dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal ini,” harapnya.
