BANJARMASIN — Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalimantan Selatan menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan moral, serta pelayanan publik dalam dialog NGOBRAS (Ngobrol Bareng Komunitas) RRI Pro 1 Banjarmasin, Sabtu (10/10/2026) malam.
Dalam dialog bertema “Menjaga Banua, Menggerakkan Masyarakat” tersebut, pengurus DPW GEPAK Kalsel menyampaikan pandangan mengenai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dampak kabut asap terhadap kesehatan dan pendidikan anak.
Ketua DPW GEPAK Kalsel, H. Junaidi, mengatakan organisasinya ingin menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mengambil bagian dalam persoalan masyarakat.
“Tujuan kita adalah GEPAK tetap menjadi organisasi yang kritis terhadap pemerintah. Bukan berarti kita harus selalu berseberangan, tetapi kita perlu mengawasi dan mengingatkan apabila ada kebijakan yang tidak tepat atau merugikan masyarakat,” ujar Junaidi.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan moral dan pembentukan etika, khususnya bagi generasi muda. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial.
“Kalau kita perhatikan, pendidikan moral adalah salah satu hal yang harus ditingkatkan. Dulu, ketika lewat di depan orang tua, kita wajib menundukkan badan sebagai bentuk penghormatan. Sekarang, etika seperti itu perlu kembali kita tanamkan,” katanya.
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian GEPAK. Junaidi mengatakan penanganan persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi.
“Kita perlu menyadarkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Kita juga bisa bekerja sama dengan akademisi untuk meminta pendapat dan kajian mereka. Salah satu gagasan yang bisa dibahas, misalnya pembangunan embung-embung penampungan air,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara DPW GEPAK Kalsel, H. Saleh Makki, menyoroti karhutla dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Jangan sampai anak-anak terus-menerus menghirup udara yang tidak sehat. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah perlindungan, termasuk kebijakan belajar dari rumah apabila kondisi udara memang tidak aman bagi mereka,” kata Saleh.
GEPAK, lanjut Saleh, berencana melakukan audiensi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas penanganan karhutla.
“Kita berencana melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, gubernur, DPRD, Polda, hingga Kejaksaan Tinggi. Kita ingin mengetahui langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Sungian Noor, menyoroti pelayanan dasar masyarakat, termasuk pasokan listrik dan distribusi air bersih.
“Persoalan listrik yang kadang-kadang mati dan aliran air yang tidak lancar harus menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang layak, disertai informasi yang jelas ketika terjadi gangguan,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPW GEPAK Kalsel, Mahlan, mengatakan fungsi kontrol terhadap pemerintah harus tetap dijalankan, tetapi tidak sebatas kritik.
“Kita jangan hanya banyak mengkritisi pemerintah. Kita juga harus menjaga agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang di luar nalar, tidak sesuai dengan konteks, atau justru merugikan masyarakat,” ujarnya.
Mahlan juga mengajak generasi muda Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi bagi daerah.
“Pesan kita sesuai dengan nama GEPAK, Gerakan Pemuda Asli Kalimantan: pemuda harus semangat membangun, semangat belajar, dan semangat mengabdi kepada daerahnya,” tegasnya.
