JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum terkait kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Menurut Fernando, publik masih menaruh harapan besar agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.
“Masyarakat berharap kasus ini dibuka secara terang benderang dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, muncul kecurigaan di tengah masyarakat bahwa insiden tersebut berkaitan dengan kritik yang disampaikan korban terhadap isu supremasi sipil di Indonesia.
Fernando menegaskan, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang seharusnya diterima oleh setiap institusi negara, terutama yang dibiayai oleh anggaran negara.
“Sebagai institusi yang dibiayai APBN, seharusnya siap menerima kritik, bukan justru bersikap anti terhadap evaluasi,” katanya.
Ia juga mengecam keras tindakan kekerasan terhadap aktivis sebagai bentuk sikap anti-demokrasi.
“Saya meyakini pelaku dan aktor intelektual di balik kasus ini adalah pihak yang tidak siap dikritik,” ujarnya.
Fernando pun meminta pemerintah memastikan proses hukum berjalan profesional dan akuntabel.
Ia berharap Presiden tetap bersikap tegas dalam menegakkan hukum, tanpa kompromi, meski berhadapan dengan pihak-pihak tertentu.
“Saya berharap Presiden tidak labil dalam menegakkan hukum, termasuk jika harus mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terlibat,” katanya.
Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus sebelumnya menjadi sorotan publik dan memicu desakan luas agar aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut.
