BATULICIN — Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim, mendorong seluruh pengelola SPBU di wilayah tersebut segera menyediakan layanan pembayaran non-tunai untuk menyesuaikan perkembangan transaksi digital masyarakat.
Menurut Abdul Rahim, digitalisasi pembayaran bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai masih banyak SPBU di Tanah Bumbu yang belum menyediakan fasilitas transaksi digital, padahal pola pembayaran masyarakat terus berubah.
“Sudah saatnya SPBU di Tanah Bumbu beradaptasi. Perubahan perilaku transaksi masyarakat yang semakin digital harus diikuti dengan peningkatan layanan di SPBU,” ujar Abdul Rahim, belum lama ini.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan keterbatasan layanan non-tunai masih menjadi kendala bagi masyarakat, terutama konsumen yang tidak membawa uang tunai saat mengisi bahan bakar.
Menurut dia, sistem pembayaran digital seharusnya sudah menjadi standar pelayanan publik modern, seiring semakin luasnya penggunaan transaksi elektronik hingga sektor usaha kecil.
Abdul Rahim juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Banjarmasin dan Banjarbaru, yang dinilai lebih siap dalam menerapkan pembayaran non-tunai di SPBU.
Ia berharap pengelola SPBU di Tanah Bumbu segera merespons kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan transaksi yang lebih praktis, cepat, dan transparan.
“Pelayanan harus mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat sekarang mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi,” katanya.
