MALANG – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Malang mengusulkan penggunaan koefisien alfa 0,6 dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Usulan itu disampaikan bersama sejumlah asosiasi pengusaha dalam rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Malang di Gedung Gaperoma, Jumat (20/11/2026).
Ketua KADIN Kabupaten Malang, Prof Bambang Suryanto, mengatakan penetapan kenaikan upah perlu mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan. Menurut dia, kenaikan biaya operasional dan kondisi keuangan pelaku usaha perlu diperhitungkan agar kegiatan usaha tetap berjalan.
Bambang menjelaskan, KADIN semula mengusulkan koefisien alfa 0,5. Namun, setelah pembahasan bersama asosiasi pengusaha lainnya, mereka menyepakati usulan alfa 0,6 untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
“Harapan kami kenaikan ini tidak membebani para pengusaha untuk melakukan usahanya. Sehingga usaha tetap jalan, ekonomi tetap berjalan, dan UMK bisa diterima masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, kelompok pengusaha dan serikat pekerja mengajukan angka koefisien alfa berbeda. Kelompok pengusaha mengusulkan alfa 0,6, sedangkan unsur serikat pekerja mengajukan 0,9.
Berdasarkan hasil rapat LKS Tripartit, UMK Kabupaten Malang 2026 tercatat sebesar Rp3.802.862. Dengan memperhitungkan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,92 persen, penggunaan alfa 0,6 menghasilkan proyeksi UMK 2027 sebesar Rp4.064.574,96 atau naik 6,88 persen.
Sementara itu, jika menggunakan alfa 0,9 seperti usulan serikat pekerja, proyeksi UMK mencapai Rp4.132.113,79 atau meningkat 8,66 persen.
Bambang menilai kenaikan upah perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing perusahaan. Ia mengatakan tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang sama untuk memenuhi ketentuan upah minimum.
Ia juga menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai dapat memengaruhi inflasi dan biaya produksi perusahaan.
“Ketika BBM naik, inflasi juga akan tinggi. Dampaknya, kenaikan UMK bisa semakin besar. Kami berharap pemerintah melalui Kementerian ESDM bisa menyediakan bahan bakar dengan kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Selain UMK, pembahasan juga mencakup usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027. Dalam berita acara rapat, unsur serikat pekerja mengusulkan lima subsektor industri untuk masuk dalam ketentuan UMSK.
Kelima subsektor tersebut meliputi industri produk farmasi untuk manusia, gas industri, kosmetik dan cairan lensa kontak, kertas dan papan kertas, serta industri kimia dasar organik dari sumber daya alam hayati.
Namun, APINDO dan KADIN menyatakan tidak menyetujui usulan tersebut. Mereka menilai belum tersedia kajian, identifikasi, dan pembuktian objektif yang menunjukkan terpenuhinya persyaratan penentuan sektor tertentu.
Kondisi ekonomi global juga menjadi pertimbangan kelompok pengusaha dalam menolak penerapan UMSK pada 2027.
Bambang menegaskan, kebijakan pengupahan perlu memperhitungkan kemampuan riil perusahaan agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha.






