Martapura — Kritik terhadap tata kelola penanganan banjir di Kabupaten Banjar mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (21/1/2026). Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Sayyid Abu Bakar Bahasyim, menyoroti dugaan persoalan transparansi pendataan warga terdampak banjir hingga distribusi bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Sayyid Abu Bakar mengingatkan agar musibah banjir tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia menyebut adanya indikasi praktik yang perlu diaudit lebih lanjut, khususnya terkait pengelolaan data warga terdampak yang menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
“Musibah jangan dijadikan komoditas. Pendataan warga terdampak harus dilakukan secara jujur dan transparan, karena itu menjadi dasar kebijakan dan alokasi anggaran,” ujarnya dalam rapat.
Menurutnya, setelah data terdampak dikirim ke pemerintah pusat, pemerintah daerah kerap kesulitan memantau secara menyeluruh proses penyaluran bantuan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
“Begitu bantuan turun dari pusat, daerah tidak selalu bisa mengawal distribusinya secara utuh. Di lapangan, ada laporan warga yang seharusnya tidak terdampak justru menerima bantuan,” katanya.
Selain soal pendataan, Sayyid Abu Bakar juga menyinggung persoalan banjir yang dinilai terus berulang, bahkan di kawasan perkotaan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. Ia menilai pendangkalan sungai dan sistem drainase menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia menyebut kawasan Kelurahan Keraton, Desa Pasayangan Barat, dan Kelurahan Pasayangan sebagai wilayah dengan kontur terendah yang kerap menerima limpahan air, baik dari curah hujan, aliran irigasi kolam ikan, maupun luapan Sungai Martapura.
“Wilayah ini menjadi titik akumulasi air. Tanpa perbaikan drainase dan penanganan pendangkalan sungai, banjir akan terus berulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar pengajuan anggaran penanganan banjir, termasuk data jumlah warga terdampak, dapat diaudit secara terbuka dan akuntabel. Ia menilai pengawasan menjadi penting agar anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami mendorong adanya audit yang jelas. Jangan sampai alasan banjir menjadi dasar keluarnya anggaran, tetapi pertanggungjawabannya tidak transparan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Sayyid Abu Bakar menegaskan bahwa kritik tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Ia juga berharap media berperan aktif sebagai kontrol sosial agar kebijakan publik berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.
“Kritik ini untuk perbaikan bersama. Media memiliki peran penting menyampaikan fakta agar pemerintah benar-benar bekerja sesuai amanat rakyat,” pungkasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan, distribusi bantuan, serta audit anggaran penanganan bencana agar ke depan penanganan banjir di Kabupaten Banjar lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
