PARINGIN – Prestasi gemilang kembali diraih Pemkab Balangan. Kali ini lewat BKPSDM.
Mereka sukses meraih Peringkat I pada “Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karier ASN” Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama. Ditandatangani langsung Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh.
Penyerahan di Acara Puncak HUT Ke-78 BKN di Aula Kanreg VIII BKN Banjarbaru. Juga disiarkan virtual untuk UPT Kanreg VIII dan BKD/BKPP/BKPSDM se-Regional VIII (Kalseltimtengtara).
Peringkat I ditempati Pemkab Balangan. Peringkat II Pemko Bontang. Peringkat III Pemkab Tabalong.
Kebijakan Pro-Karier ASN sendiri adalah terobosan BKN. Tujuannya: mempercepat mobilitas jabatan, menyederhanakan birokrasi, dan kasih kepastian serta perlindungan karier buat abdi negara.
Tahun 2026, implementasi ini mencakup 12 instrumen kebijakan. Penilaian tahap ini fokus ke aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar kepegawaian.
Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufriannor, Senin (8/6/2026), sambut antusias penghargaan ini. Dia apresiasi dedikasi seluruh tim.
“Terima kasih atas kinerja dan kerja sama yang sangat baik dari seluruh kawan-kawan di BKPSDM Balangan. Mudah-mudahan capaian ini jadi motivasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengelola manajemen ASN kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian ini tak lepas dari komitmen Pemkab Balangan dalam mengimplementasikan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
“Kami di BKPSDM akan terus memacu kinerja pelayanan. Alhamdulillah, ini sudah mulai berjalan melalui pengembangan berbagai sistem internal. Tujuannya jelas: memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN,” ungkapnya.
Saat ini, BKPSDM tengah memproses salah satu instrumen Pro-Karier: pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
“Salah satu bagian Pro-Karier yang sedang kami upayakan secara serius adalah KPLB. Ini memungkinkan karena ada PNS di Balangan yang berhasil meraih juara tingkat nasional dalam dua tahun terakhir. Kami optimis usulan ini akan mendapat persetujuan BKN Pusat,” jelasnya.
BKPSDM juga akan jemput bola. Kerja sama dengan SKPD terkait untuk memfasilitasi kelancaran proses pengusulan.
Sufriannor juga tekanin pentingnya kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM ke depan. Biar budaya kerja lebih fleksibel, baik WFO maupun WFH/WFA.
“Transformasi ini tentu perlu SDM pengelola kepegawaian yang andal dan melek teknologi informasi. Ke depan, kami pandang perlu ada penempatan Pejabat Fungsional Kepegawaian atau Manajemen ASN (MASN) di setiap perangkat daerah. Biar pendampingan dan manajemen kepegawaian makin optimal,” pungkasnya.
