BANJARBARU — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Aura, Banjarbaru, Sabtu (29/8/2026).
Ketua Umum ARUN, Dr. Bob Hasan, mengatakan Musda I menjadi agenda konsolidasi dan koordinasi organisasi dalam membahas arah pendampingan dan advokasi terhadap persoalan masyarakat.
“Tujuan Musda I ini untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi. Kita bermusyawarah bagaimana menjawab dan mengadvokasi rakyat untuk kepentingan Nusantara,” ujar Bob.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan ARUN tidak hanya berkaitan dengan persoalan sengketa tanah, tetapi juga mencakup sejumlah bidang lainnya.
“Bentuk advokasinya tidak hanya melulu tentang persengketaan tanah. Banyak informasi yang bersifat politis, ekonomis, dan hal-hal lainnya,” tuturnya.
Bob mengatakan ARUN juga memberikan perhatian terhadap persoalan di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.
Ia menyebut ARUN yang berdiri pada 2018 di Lampung pernah terlibat sebagai relawan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
“Sebagai konsekuensinya sebagai relawan, kita tetap menjaga dan mengawal program-program pemerintah, terutama yang berpihak pada kepentingan rakyat secara utuh serta berlandaskan Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob.
Sementara itu, Sekretaris DPD ARUN Kalimantan Selatan, M. Hafidz Halim, mengatakan agenda organisasi setelah Musda adalah pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Langkah awal kita adalah berkonsolidasi untuk membentuk DPC-DPC di 13 kabupaten/kota,” ujar Hafidz.
Menurut Hafidz, penanganan perkara yang dilakukan ARUN Kalsel selama ini banyak berada di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Ia mengatakan sengketa tanah dan konflik agraria menjadi persoalan yang cukup banyak ditangani organisasi tersebut.
“Persoalan yang cukup banyak ditangani biasanya sengketa tanah dan konflik agraria. Ada beberapa persoalan yang berhasil diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penanganan,” terangnya.
Musda I DPD ARUN Kalimantan Selatan turut dihadiri Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, jajaran pimpinan DPP ARUN, pengurus Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), perwakilan Kanwil Kemenkum, TNI-Polri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta mahasiswa.
