Ekonomi

GAPeknas Ungkap Alasan Pengusaha Usulkan Alfa 0,6 untuk UMK Malang 2027

×

GAPeknas Ungkap Alasan Pengusaha Usulkan Alfa 0,6 untuk UMK Malang 2027

Sebarkan artikel ini

MALANG – Kelompok pengusaha mengusulkan koefisien alfa 0,6 dalam penghitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang 2027. Usulan tersebut berbeda dengan serikat pekerja yang mengajukan alfa 0,9 dalam pembahasan Dewan Pengupahan melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Jumat (20/11/2026).

Ketua GAPeknas Indonesia DPD Kabupaten Malang, Harry Soelasmono, mengatakan perbedaan usulan itu berkaitan dengan pertimbangan masing-masing pihak. Serikat pekerja menginginkan kenaikan upah lebih tinggi, sedangkan pengusaha memperhitungkan kemampuan perusahaan membayar pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

Harry menjelaskan, penghitungan UMK 2027 menggunakan formula yang mengacu pada UMK tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula tersebut digunakan karena penghitungan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) belum didukung survei dan kajian yang memadai.

Menurut dia, penyusunan kajian KHL membutuhkan proses mulai dari penentuan sumber data, metode survei, hingga analisis kebutuhan masyarakat. Sementara itu, hasil pembahasan UMK 2027 harus segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Karena waktunya sudah mendesak, akhirnya digunakan satu rumusan, yaitu menggunakan UMK tahun 2026. Kenaikannya ditentukan melalui koefisien alfa,” jelasnya.

Pengusaha Usulkan Alfa 0,6

Harry menyebut pemerintah pusat memberikan rentang koefisien alfa 0,5 hingga 1 untuk penghitungan UMK 2027. Rentang tersebut menjadi dasar pembahasan antara kelompok pengusaha dan serikat pekerja.

Dalam pembahasan awal, masing-masing kelompok sempat mengajukan beberapa angka. Setelah pembahasan lanjutan, kelompok pengusaha menyepakati alfa 0,6. Sementara itu, serikat pekerja menetapkan usulan alfa 0,9 setelah sebelumnya muncul usulan hingga angka 1.

Kelompok pengusaha yang terlibat dalam pembahasan terdiri dari APINDO, KADIN, GAPeknas, PHRI, dan GAPeroma. Adapun kelompok pekerja diwakili sejumlah organisasi serikat pekerja dan buruh.

Harry mengatakan, pengusaha harus memperhitungkan dampak kenaikan upah terhadap biaya perusahaan, terutama bagi usaha yang memiliki banyak pekerja.

Baca Juga  Pengunjung Mancanegara Antusias Lihat UMKM Binaan Pertamina

“Kalau dari sisi pekerja tentu menginginkan upah lebih tinggi. Tetapi pengusaha juga berpikir, kalau gaji buruh dinaikkan sementara jumlah pekerjanya tidak sedikit, bagaimana nasib perusahaan ke depan?” ungkapnya.

Menurut Harry, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan peningkatan pendapatan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.

Proyeksi UMK dan Usulan UMSK 2027

Berdasarkan berita acara rapat LKS Tripartit Kabupaten Malang, penghitungan UMK 2027 menggunakan inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,92 persen.

Dengan UMK 2026 sebesar Rp3.802.862, penggunaan alfa 0,6 menghasilkan proyeksi UMK 2027 sebesar Rp4.064.574,96 atau naik 6,88 persen.

Sementara itu, jika menggunakan alfa 0,9, proyeksi UMK mencapai Rp4.132.113,79 atau meningkat 8,66 persen.

Pembahasan juga mencakup usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027. Serikat pekerja mengajukan lima subsektor industri untuk masuk dalam ketentuan upah sektoral.

Kelima subsektor tersebut meliputi industri produk farmasi untuk manusia, gas industri, kosmetik dan cairan lensa kontak, kertas dan papan kertas, serta industri kimia dasar organik dari sumber daya alam hayati.

Namun, APINDO dan KADIN menolak usulan tersebut. Keduanya menilai belum ada kajian dan pembuktian objektif yang menunjukkan terpenuhinya kriteria penentuan sektor tertentu. Kondisi ekonomi global juga menjadi pertimbangan dalam penolakan penerapan UMSK pada 2027.

Harry berharap pemerintah, pengusaha, dan pekerja mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh dalam pembahasan kebijakan pengupahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *